Anggaran Cadangan Pilgub Sulsel Diusulkan Rp 100 Miliar

3 Januari 2017 19:26
Logo Pilkada

MAKASSAR, INIKATA.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mengusulkan pembahasan anggaran cadangan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang dalam waktu dekat.
“Ada beberapa mata anggaran dikurangi seperti yang diusulkan KPUD. Untuk 2017 dana cadangan Pilgub sekitar Rp100 miliar,”ujar Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel Ni’matullah usai rapat kerja anggaran di DPRD Sulawesi Selatan, Selasa (3/1/2016).

Rapat dengan agenda penyempurnaan hasil evaluasi Mendagri tentang Rancangan APBD 2017, Ni’matullah menyatakan ada beberapa mata anggaran yang mesti diperbaiki dokumennya kerena banyak yang belum tuntas termasuk pada anggaran Pilgub Sulsel.

Menurutnya, tidak semua dokumen APBD yang sudah di evaluasi Mendagri disampaikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena masih ada yang harus diperbaiki, dianggarkan, dan dilarang dianggarkan.

Baca juga: Sah! Anggaran Pilgub Sulsel Rp 784 Miliar di APBD 2017

Sehingga pada setiap SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemerintah Provinsi Sulsel, lanjut dia, diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebelum diperbanyak agar tidak terjadi kesalahan.

Selain itu menyangkut dengan anggaran Pilgub Sulsel, kata dia, tim Badan Anggaran (Banggar) akan menggelar pertemuan dengan KPUD Sulsel guna membahas penggunaan anggaran bukan hanya Pilgub tapi pada Pilkada Serentak 2018.
“Tentu semua akan kita bicarakan termasuk anggaran Pilgub dan Pilkada serentak di 12 kabupaten dan kota. Anggaran yang mereka usulkan Rp 300-Rp350 miliar untuk Pilgub, inilah mau dikurangi,”kata Wakil Ketua DPRD Sulsel itu kepada wartawan.

Pihaknya mengkhawatirkan apabila anggaran itu tidak dikoreksi maka nantinya penganggaran akan dobel seperti pembayaran biayaTPS, honor PPS dan PPK termasuk semua perangkat lainnya.
“Makanya kita hanya mau membahas dana cadangan saja untuk Pilgub , tahun ini Rp100 miliar dan tahap dua pada 2018 sekitar Rp200 miliar. Ini dilakukan agar tidak membebani APBD ketika dianggarkan langsung saat masa Pilkada,”tutur Ni’matullah.

Meski demikian, tambah Ketua Demokrat Sulsel itu mengungkapkan bila mana usulan anggaran cadangan nantinya mencapai Rp350 miliar, maka tetap direalisasikan dua tahap, pertama Rp100 miliar dan tahap kedua Rp250 miliar agar tidak memberatkan keuangan daerah.

Dirinya berharap agar pertemuan dengan KPUD Sulsel nanti untuk membahas seluruh penganggaran biaya Pilkada agar tidak terjadinya penganggaran dobel dan miskomunikasi penganggaran pada KPUD kabupaten kota lainnya di 12 daerah Pilkada Serentak 2018.

Diketahui untuk penganggaran biaya Pilkada Serentak pada 12 kabupaten kota di Sulsel mencapai Rp1,1 triliun lebih. KPUD Sulsel sudah mengusulkan anggaran Rp470 miliar naik pada Pilgub lalu senilai Rp350 miliar.

Baca juga: Anggaran Pilgub Sulsel Turun Rp 470 Miliar

Sedangkan anggaran Pilkada di 12 kabupaten kota seperti Kota Makassar dan Kota Pare-pare Rp21 miliar, Kota Palopo Rp24 miliar, disusul Kabupaten Jeneponto Rp27 miliar, Bantaeng Rp20 miliar, Sinjai Rp29 miliar, Wajo Rp42 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Pinrang Rp35 miliar, Sidrap Rp44 miliar, Luwu Rp40 miliar dan paling besar anggaranya di kabupaten Bone sebesar Rp70 miliar.(**)